Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

kewenangan dan kewajiban MK ps 24 (1)
1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
—————–
kewajiban
-Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
___________________________________________
hak menguji undang-undang
———–
Hak menguji undang-undang sering disebut hak menguji atau “toetsingsrecht” Istilah populer sekarang ini disebut “Judicial Review”.
——-
Pengertiannya : wewenang yang diberikan kepada hakim untuk menilai atau menguji suatu undang-undang/peraturan perundang-undangan.
———–
Ada 2 macam hak menguji :
1. Hak menguji secara formil (formale toetsingsrecht)
2. Hak menguji secara materiil (materiele toetsingsrecht)
————-
Hak menguji secara formil adalah wewenang dari hakim untuk menilai apakah suatu undang-undang atau peraturan itu cara pembentukannya serta cara pengundangannya sudah sebagaimana mestinya.
————
Hak menguji secara materiil adalah wewenang dari hakim untuk menilai, apakah suatu undang-undang/peraturan itu isinya bertentangan atau tidak dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
___________________________________________

Toetsingrecht bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk.
————-
Sedangkan Judicial Review, hakim berwenang untuk menilai suatu produk hukum sekaligus membatalkan produk hukum tersebut
___________________________________________

sejarah pengaturan hak menguji
————-
Masa Sebelum Amandemen UUD 1945
Pasal 20 AB berbunyi :
“Hakim harus memutus menurut undang-undang. Kecuali yang ditentukan dalam pasal 11 dalam segala hal ini tidak boleh menguji isi ataupun kepatutan undang-undang.
————
UUD 1945 sebelum amandemen tidak mengatur dan tidak melarang hak menguji ini.
————
UUDS 1950 Pasal 95 ayat (2) mengatur :
“Undang-undang tidak dapat digugat”.
————
UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Tap MPR No. VI/MPR/1973 mengatur tentang hak menguji ini.

_______________________________________________

Pasal 26 UU No. 14 tahun 1970 berbunyi :
“Mahkamah Agung berhak untuk menguji peraturan yang lebih rendah dari undang-undang mengenai sah tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
————-
Tap MPR No. VI/MPR/1973 pasal 11 ayat (4) berbunyi : “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang”.
_______________________________________________

masa setelah amandemen
———
WEWENANG MAHKAMAH AGUNG
Pasal 24 A UUD 1945
MA berwenang…, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, dan mempunyai wewenang lainnya…

WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI
Pasal 24 C UUD 1945
(1) MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, ….
___________________________________________

asas peradilan MK
——–
– Asas Ius Curia Novit
Adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada/kurang jelas, shg hakim harus memeriksa dan mengadilinya. (jg ada dalam pasal 16 UU No. 48 th 2009)
———-
– Persidangan terbuka untuk umum
Adalah asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan scr terbuka utk umum merupakan asas yang berlaku utk semua jenis pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh UU.
———–
– Independen dan Imparsial
Artinya tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun serta tidak memihak kepada salah satu pihak yg berperkara atau imparsial
———–
– Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Dpt diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, untuk mewujudkan equality before the law
————
– Hak untuk didengar secara seimbang (audi et elteram partem)
Para pihak harus didengarkan pendapatnya secara seimbang
————
– Hakim aktif dalam persidangan
Hakim tidak boleh mencari perkara.
Hakim aktif dalam perkara2 yang menyangkut kepentingan umum dan dilakukan dalam persidangan.
Hakim harus aktif menggali keterangan berdasarkan alat bukti, saksi, ahli, maupun pihak terkait.
———–
– Asas Praduga Keabsahan (praesumtio iustae causa)
Adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampa dinyatakan sebaliknya.
_______________________________________________

prosedur permohonan
————
Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MK.
——–
Setiap permohonan harus ditandatangani pemohon/kuasanya, serta dibuat 12 rangkap
——–
Didalam permohonan harus diuraikan secara jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK.
——–
Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan dimaksud, (boleh ditambah bukti tambahan dalam proses persidangan)
——–
Pasal 31 UU 24/2003, permohonan sekurang-kurangnya memuat :

  • Nama dan alamat pemohon;
  • Uraian mengenai perihal yg mjd dasar permohonan sesuai dg perkara yg dimohonkan
  • Hal2 yg diminta untuk diputus.
  • ——–
    pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang
    -Permohonan yang diajukan kepada MK diterima petugas untuk disampaikan kepada Panitera MK yg akan melakukan pemerikasaan kelengkapan pemohon.
    -Berkas dalam bentuk hard copy dan soft copy
    -Permohonan yg dinyatakan lengkap dimasukkan ke dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi)
    -Jika belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jk waktu 7 hari. Kerja sejak pemberitahuan
    -Lengkap dicatat di BRPK diberi no perkara, tgl penerimaan berkas, nama pemohon dan pokok perkara
    -Dlm jk waktu 14 hari kerja sejak diregistrasi akan ditetapkan jadwal sidang pertama
    -Sidang Pertama dpt dilakukan, pd lebih dari 14 hari kerja.
    -Pengumuman sidang di Papan pengumuman MK dan diwebsite MK
    -Setiap permohonan dpt ditarik kembali.
    ——–

    permohonan online
    —————-
    * Dasarnya : PMK No. 18 th 2009
    *Permohonan dilakukan secara online dan offline
    *Alurnya
    – Pemohon melakukan registrasi di Laman MK untuk mendapatkan username dan password agar dapat mengakses SIMPEL (sistem Informasi Permohonan Elektronik)
    – Melalui SIMPEL dapat diajukan surat permohonan, alat bukti, penambahan dokumen, serta daftar saksi dan ahli
    – Username dan password jg akan berfungsi sbg ttd
    * Permohonan diterima apabila masuk dlm jaringan komputer, lalu dikonferm panitera 1 hr setelah dokumen masuk SIMPEL
    * Pemohon/kuasa hrs menjawab konfirm tsb dlm waktu 3 hari
    * Jawaban ats konfirm hrs disertai dg penyerahan 12 rangkap dokumen asli permohonan.
    * Proses pemeriksaan permohonan dan pemberitahuan dilakukan melalui e-mail.
    * Permohonan online yg telah memenuhi syarat didokumentasikan dan disimpan panitera dg penomoran perkara.
    * Panitera mengirimkan akta registrasi perkara kpd pemohon melalui email dlm waktu 7 hari sejak diregistrasi.
    ________________________________________________

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: