HAMK

* Menurut UU no 24 tahun 2003:
Istilah yang digunakan dalam UU NO. 24 th 2003 adalah “permohonan” bukan “gugatan” seperti dalam hk acr pdt.
Istilah ini digunakan karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani MK. Walaupun suatu perkara diajukan oleh individu warga negara, namun putusannya berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan ketatanegaraan.

============================

* Prosedur pengajuan permohonan:
– Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MK.
– Setiap permohonan harus ditandatangani pemohon/kuasanya, serta dibuat 12 rangkap
– Didalam permohonan harus diuraikan secara jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK.
– Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan dimaksud, (boleh ditambah bukti tambahan dalam proses persidangan)

============================

* Penggabungan perkara:
– Thd beberapa perkara permohonan yg diterima, MK dpt menetapkan penggabungan perkara, baik dalam pemeriksaan persidangan maupun dlm putusan.
– Penggabungan perkara dilakukan melalui ketetapan MK apabila terdpt 2 perkara atau lebih yg memeliki objek atau substansi permohonan yg sama
– Penggabungan perkara biasanya dilakukan untuk perkara sejenis walaupun ada kemungkinan terdapat 2 perkara yg masuk dlm 2 wewenang yg berbeda yg memiliki isu hk atau pokok perkara yg sama.
– Penggabungan jg dpt dilakukan apabila ditengah proses persidangan terdapat perkara baru yg mengajukan pengujian ketentuan yg sama atau memiliki isu konstitusional yg sama. Perkara baru ini akan digabungkan pemeriksaan dan putusannya dg perkara yg sedang diperiksa.

– Penggabungan perkara utk PUU diatur dlm PMK No.6/PMK/2005

– Penggabungan perkara jg dpt dilakukan thdp perkara PHPU. Misal : perselisihan hasil Pemilu DPR di suatu daerah pemilihan yg sama, tetapi diajukan oleh Parpol yg berbeda-beda dpt digabungkan pemeriksaan dan putusannya

– Pada prinsipnya tidak dapat dilakukan penggabungan perkara apabila terdapat perkara yg sama tetapi diajukan melalui jenis permohonan yg berbeda

============================

* Beban pembuktian dan alat bukti:
– Teori affirmatif
teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan kepada pihak yang mengingkari atau membantah sesuatu (pembuktian negatif).

– Teori Hak
teori hak sebenarnya sama dengan teori affirmatif, yaitu siapa yang mengemukakan hak harus membuktikan hak tersebut. Namun teori ini hanya terkait dengan adanya suatu hak, bukan peristiwa atau keadaan tertentu.

– Teori Hukum Objektif
bahwa pihak yang mendalilkan adanya norma hukum tertentu harus membuktikan adanya hukum objektif yang menjadi dasar norma hukum tersebut.

– Teori Kepatutan
beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya. Kelemahan ; tidak mudah menentukan siapa yg lebih ringan.

– Teori Pembebanan berdasar kaidah yg bersangkutan
beban pembuktian ditentukan oleh kaidah hukum tertentu. Dlm hk acara memang terdapat ketentuan UU tertentu yg mengatur siapa yg hrs membuktikan, namun ada pula yg tidak.

dalam UU MK = Mk tidak terikat pada teori yg mana,
hanya mengatakan berdasar sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan tidak ditentukan siapa yg membuktikan.

MK menerapkan ajaran “ajaran pembuktian bebas yang terbatas.”

=====================

* Perkara PUU:
dalam Pasal 18 ayat (1) s.d. Ayat (3) PMK No. 06/PMK/2005 menyatakan :
(2)Apabila dipandang perlu, Hakim dpt pula membebankan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau pihak terkait. = dikarenakan Undang-undang yang membuat eksekutif dan legislatif.

Perkara SKLN:
Pasal 16 PMK No. 08/PMK/2006 :
1. Beban pembuktian berada pada pihak pemohon
2. Dalam hal terdapat alasan cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak termohon
3. Majelis hakim dapat meminta kepada pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukit lainnya.

=====================
Alat Bukti:
Pasal 36 ayat (1) UU 24/2003 :
– Surat atau tulisan
– Keterangan saksi
– Keterangan ahli
– Keterangan para pihak
– Petunjuk
– Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

=====================
Keempat persidangan dpt dilihat sbg tahapan persidangan. Namun dlm perkara tertentu dapat terjadi tdk semua jenis persidangan dibutuhkan.

jenis persidangan
– Pemeriksaan Pendahuluan
– Pemeriksaan Persidangan
– Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
– Pengucapan Putusan

Sifat putusan
– Declaratoir (apa yang menjadi hukum), ex : menyatakan bertentangan dg UUD
– Constitutief (meniadakan suatu keadaan hukum dan menciptakan suatu keadaan hukum baru)
– Condemnatoir (penghukuman), ex : melakukan suatu prestasi.

– Ultra Petita
Dalam hk acara, khususnya Hk acara perdata ada prinsip “ hakim dilarang memutus melebihi apa yg dimohonkan (ultra petita)”

Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta pasal 189 (2) dan ayat (3) RBg.
Karakteristik Kewenangan MK berbeda.
a. Kewenangan Pengujian UU bersifat publik. UU adalah Norma yg bersifat abstrak dan mengikat secara umum.
b. Akibat hukumnya mengikat semua orang (erga omnes)
c. Hakim harus bersikap aktif dan harus berusaha memberikan putusan yang benar2 menyelesaikan perkara.
d. Hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

=======================

* Hukum Acara PUU:
– Dasar Hukum : Peraturan MK No. 06/PMK/2005
– Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing).
– Menurut Dr. Harjono, SH, M.C.L (wakil Ketua MK) :

Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak yang ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan mahkamah konstitusi.
———————————-

Posisi Pembentuk Undang-undang dalam persidangan:
– Psl 54 UU 24/2003, MK dpt meminta keterangan atau risalah sidang yg berkenaan dengan permohonan yg sedang diperiksa kpd MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden.
– Kata “dapat” berarti tidak harus dilakukan tergantung pertimbangan Mahkamah

Keterangan Tambahan:
– Keterangan tambahan atau Ad Informandum Judicem
– “pihak yang perlu didengar keterangannya sbg ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannnya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud
———————————-

* Amar Putusan:
a. Ditolak
Pasal 56 ayat (5) UU 24/2003
“ Dalam hal UU dimaksud tdk bertentangan dg UUD NRI 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”.
Contoh : Perkara No. 009-014/PUU-III/2005 perihal Pengujian UU No. 30 th 2004 tentang Jabatan Notaris thd UUD NRI 1945.

b.Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard).
Pasal 56 ayat (1) UU 24/2003
“Dalam hal MK berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sbgmn dimaksud dlm pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonn tidak dapat diterima”
Contoh : Putusan Perkara No. 031/PUU-IV/2006 perihal PUU No. 32 th. 2002 ttg Penyiaran. Pemohon adalah KPI

c.Dikabulkan
Pasal 56 ayat (2) UU no. 24/2003 ttg MK
“Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”
Contoh : Putusan No 11/PUU-VIII/2010 perihal pengujian UU No. 22 th 2007 ttg Penyelenggara Pemilu, tgl 18 Maret 2010. Pemohon adalah Bawaslu.

========================

– Konstitusional Bersyarat (Conditionally constitutional)
adalah putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan UU tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan UU untuk memperhatikan penafsiran MK atas konstitusionalitas ketentuan UU yang sudah diuji tersebut.

– Tidak Konstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional)
Tidak Konstitusional bersyarat merupakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa suatu ketentuan dapat bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional) apabila tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan MK dalam putusannya.

========================

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: